BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di masa reformasi ini masih banyak kekurangan demi kekurangan terjadi, namun proses demokrasi sudah berjalan dengan baik. Yang masih menjadi penghambat proses reformasi adalah sisa – sisa kekuatan Orde Baru yang masih memiliki pengaruh baik dalam proses politik maupun dalam bidang ekonomi. Mereka hanya berubah bajunya saja namun gerakan maupun pemikiran – pemikirannya masih sama baik dari kaum borjuis, militer maupun dari kalangan birokrasinya. Salah satu solusi agar proses reformasi di Indonesia berjalan dengan baik adalah mengurangi peran sisa – sisa kekuatan Orde Baru baik di bidang ekonomi maupun politik dengan tidak mengabaikan hak – hak politik mereka. Hal ini bisa terjadi jika Presiden Indonesia atau para Kepala Daerah adalah seorang ”reformis sungguhan” bukan ”reformis gadungan”. Semua pimpinan sekarang dipilih melalui proses demokrasi, artinya alam demokrasi telah dibuka lebar – lebar sehingga pemegang kekuasaan adalah rakyat Indonesia. Mendidik rakyat Indonesia menjadi rakyat yang cerdas berpolitik dan menguasai perekonomian adalah bagian solusi agar proses reformasi berjalan di relnya.
B. Rumusan Masalah
Sejak terjadinya krisis ekonomi pada bulan Juli 1977 yang berlanjut menjadi krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia ternyata sangat berpengaruh pada penurunan kinerja ekspor berbagai produk.
C. Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk mencermati realita perekonomian indonesia dalam konteks ekonomi global karena persoalan besar dalam ilmu ekonomi dan merupakan sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Keadaan Ekonomi
Keadaan ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi dan merupakan konsep besar yang menjadi fundamen, sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian. Sistem ekonomi dapat dipandang sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dari mulai produksi, distribusi dan konsumsi.
Setidaknya ada empat pendekatan lain yang digunakan untuk memahami Keadaan ekonomi, yaitu :
1. DIM approach, yang menggunakan Decision making, information, dan motivation sebagai penentu bagaimana keputusan dibuat, dikoordinasi, dan diimplementasikan,
2. The ownership approach sebagai kunci pemahaman sistem ekonomi,
3. RCP approach, yaitu Rules, customs, dan Procedures yang memfokuskan pada struktur institutional dari sistem,
4. RDT approach, yaitu Rules, Decision Making, dan Transactions.
Keadaan ekonomi meskipun fundamental adanya, juga tidak terlepas dari variabel lain sebagai penentu kinerja perekonomian. Bagaimanapun, jika sistem ekonomi merupakan landasan idealnya, ia perlu diinstitusionalisasikan dan diinstrumentasikan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkannya.
B. Model Ekonomi di Indonesia
Mencermati realita perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi global, suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan.
Untuk itu bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi serius, antara lain :
1. Semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi).
2. Pengangguran yang semakin membengkak (apalagi pengangguran yang terjadi pada kaum intelektual).
3. Kemiskinan struktural yang semakin memilukan.
4. Utang yang semakin menggunung baik pada luar negeri maupun dalam negeri, dan
5. Pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah.
C. Pengaruh Ekonomi Terhadap Kekuasaan Politik
Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Selain itu, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.
Menurut pasal 1 ayat 2 UUD'45, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam diskursus demokrasi partisipatoris, setiap orang berhak menentukan kekuasaan politik, dipilih dan memilih. Demikian juga dengan undang-undang yang telah mengajak secara legal segenap warga-bangsa untuk berpartisipasi dalam wilayah politik Negara. Pada prakteknya menjelang pemilu presiden, suara rakyat hasil pemilu legislatif diposisikan sebagai bahan bakar untuk menjalankan tawar-menawar. Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, melainkan dimanipulasi sebagai karpet merah untuk melempangkan jalan menuju kekuasaan.
Elite dari partai politik yang bisa meraih suara lebih besar bagaikan memiliki daya magnet yang menyedot seluruh perhatian media, padahal seluruh rangkaian politik yang berjudul koalisi itu tak lebih dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Kutub-kutub politik diformulasikan kemudian akan dibubarkan sesuai dengan kebutuhan untuk berkuasa, sebagaimana yang telah diagendakan. Tidak ada lagi ideologi yang menjadi rujukan untuk menciptakan ikatan politik. Ideologi politik bisa dibikin sesaat dan diubah-ubah untuk memenuhi kepentingan hasrat. Ideologi sebagai gagasan ideal yang hendak diperjuangkan secara konsisten hanya bernasib layaknya pakaian yang bisa dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan pentas kekuasaan.
D. Kondisi Ekonomi Indonesia Dan Otonomi Daerah
Pada intinya, pendekatan berbasis permintaan meyakini bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang luas (broad-base) suatu daerah minimal harus memiliki dua kondisi, yaitu :
1. Daerah tersebut harus mampu dan berhasil dalam memasarkan produk (barang dan jasa) ke wilayah lain dalm suatu negara atau ekspor luar negeri.
2. Penerimaan ekspor itu harus menghasilkan dampak ganda atau perputaran tambahan pendapatan dalam perekonomian lokal. Minimal melalui pembelian faktor produksi dan pengeluaran rumah tangga terhadap barang konsumen oleh segenap aktor ekonomi yang terliat dalam aktivitas produksi dan ekspor.
Kedua prakondisi ini hanya dapat terjadi apabila suatu daerah memiliki suatu keterkaitan yang efisien, yang menghubungkan produsen, pedagang, dan supplier di daerah pedesaan dan perkotaan di daerah tersebut dan sekitarnya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada bulan Juli 1977 yang berlanjut menjadi krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia ternyata sangat berpengaruh pada penurunan kinerja ekspor berbagai produk.
2. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.
3. Keadaan ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi dan merupakan konsep besar yang menjadi fundamen, sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian
B. Saran
Dengan merumuskan kekuasaan politik sehingga menguntungkan diri, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya mengingat ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Arief. 1991. Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia: Yayasan Padi dan Kapas.
Effendi Siregar, Amir. 1991. Arus Pemikiran Ekonomi Politik. Yogyakarta: PT. TIARA WACANA YOGYA.
Mas’oed, Mohtar. 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan.
Rachbini, Didik J. 2004. Ekonomi Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan.
Suryono, Agus. 2006. Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial.. Jawa Timur: Universitas Negeri Malang.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di masa reformasi ini masih banyak kekurangan demi kekurangan terjadi, namun proses demokrasi sudah berjalan dengan baik. Yang masih menjadi penghambat proses reformasi adalah sisa – sisa kekuatan Orde Baru yang masih memiliki pengaruh baik dalam proses politik maupun dalam bidang ekonomi. Mereka hanya berubah bajunya saja namun gerakan maupun pemikiran – pemikirannya masih sama baik dari kaum borjuis, militer maupun dari kalangan birokrasinya. Salah satu solusi agar proses reformasi di Indonesia berjalan dengan baik adalah mengurangi peran sisa – sisa kekuatan Orde Baru baik di bidang ekonomi maupun politik dengan tidak mengabaikan hak – hak politik mereka. Hal ini bisa terjadi jika Presiden Indonesia atau para Kepala Daerah adalah seorang ”reformis sungguhan” bukan ”reformis gadungan”. Semua pimpinan sekarang dipilih melalui proses demokrasi, artinya alam demokrasi telah dibuka lebar – lebar sehingga pemegang kekuasaan adalah rakyat Indonesia. Mendidik rakyat Indonesia menjadi rakyat yang cerdas berpolitik dan menguasai perekonomian adalah bagian solusi agar proses reformasi berjalan di relnya.
B. Rumusan Masalah
Sejak terjadinya krisis ekonomi pada bulan Juli 1977 yang berlanjut menjadi krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia ternyata sangat berpengaruh pada penurunan kinerja ekspor berbagai produk.
C. Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk mencermati realita perekonomian indonesia dalam konteks ekonomi global karena persoalan besar dalam ilmu ekonomi dan merupakan sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Keadaan Ekonomi
Keadaan ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi dan merupakan konsep besar yang menjadi fundamen, sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian. Sistem ekonomi dapat dipandang sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dari mulai produksi, distribusi dan konsumsi.
Setidaknya ada empat pendekatan lain yang digunakan untuk memahami Keadaan ekonomi, yaitu :
1. DIM approach, yang menggunakan Decision making, information, dan motivation sebagai penentu bagaimana keputusan dibuat, dikoordinasi, dan diimplementasikan,
2. The ownership approach sebagai kunci pemahaman sistem ekonomi,
3. RCP approach, yaitu Rules, customs, dan Procedures yang memfokuskan pada struktur institutional dari sistem,
4. RDT approach, yaitu Rules, Decision Making, dan Transactions.
Keadaan ekonomi meskipun fundamental adanya, juga tidak terlepas dari variabel lain sebagai penentu kinerja perekonomian. Bagaimanapun, jika sistem ekonomi merupakan landasan idealnya, ia perlu diinstitusionalisasikan dan diinstrumentasikan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkannya.
B. Model Ekonomi di Indonesia
Mencermati realita perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi global, suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan.
Untuk itu bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi serius, antara lain :
1. Semakin meningkatnya harga barang (tingkat inflasi yang tinggi).
2. Pengangguran yang semakin membengkak (apalagi pengangguran yang terjadi pada kaum intelektual).
3. Kemiskinan struktural yang semakin memilukan.
4. Utang yang semakin menggunung baik pada luar negeri maupun dalam negeri, dan
5. Pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah.
C. Pengaruh Ekonomi Terhadap Kekuasaan Politik
Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Selain itu, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.
Menurut pasal 1 ayat 2 UUD'45, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam diskursus demokrasi partisipatoris, setiap orang berhak menentukan kekuasaan politik, dipilih dan memilih. Demikian juga dengan undang-undang yang telah mengajak secara legal segenap warga-bangsa untuk berpartisipasi dalam wilayah politik Negara. Pada prakteknya menjelang pemilu presiden, suara rakyat hasil pemilu legislatif diposisikan sebagai bahan bakar untuk menjalankan tawar-menawar. Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, melainkan dimanipulasi sebagai karpet merah untuk melempangkan jalan menuju kekuasaan.
Elite dari partai politik yang bisa meraih suara lebih besar bagaikan memiliki daya magnet yang menyedot seluruh perhatian media, padahal seluruh rangkaian politik yang berjudul koalisi itu tak lebih dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Kutub-kutub politik diformulasikan kemudian akan dibubarkan sesuai dengan kebutuhan untuk berkuasa, sebagaimana yang telah diagendakan. Tidak ada lagi ideologi yang menjadi rujukan untuk menciptakan ikatan politik. Ideologi politik bisa dibikin sesaat dan diubah-ubah untuk memenuhi kepentingan hasrat. Ideologi sebagai gagasan ideal yang hendak diperjuangkan secara konsisten hanya bernasib layaknya pakaian yang bisa dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan pentas kekuasaan.
D. Kondisi Ekonomi Indonesia Dan Otonomi Daerah
Pada intinya, pendekatan berbasis permintaan meyakini bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang luas (broad-base) suatu daerah minimal harus memiliki dua kondisi, yaitu :
1. Daerah tersebut harus mampu dan berhasil dalam memasarkan produk (barang dan jasa) ke wilayah lain dalm suatu negara atau ekspor luar negeri.
2. Penerimaan ekspor itu harus menghasilkan dampak ganda atau perputaran tambahan pendapatan dalam perekonomian lokal. Minimal melalui pembelian faktor produksi dan pengeluaran rumah tangga terhadap barang konsumen oleh segenap aktor ekonomi yang terliat dalam aktivitas produksi dan ekspor.
Kedua prakondisi ini hanya dapat terjadi apabila suatu daerah memiliki suatu keterkaitan yang efisien, yang menghubungkan produsen, pedagang, dan supplier di daerah pedesaan dan perkotaan di daerah tersebut dan sekitarnya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada bulan Juli 1977 yang berlanjut menjadi krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia ternyata sangat berpengaruh pada penurunan kinerja ekspor berbagai produk.
2. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.
3. Keadaan ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi dan merupakan konsep besar yang menjadi fundamen, sebagai salah satu variabel sangat penting yang menentukan kinerja perekonomian
B. Saran
Dengan merumuskan kekuasaan politik sehingga menguntungkan diri, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya mengingat ekonomi adalah persoalan besar dalam ilmu ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Arief. 1991. Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia: Yayasan Padi dan Kapas.
Effendi Siregar, Amir. 1991. Arus Pemikiran Ekonomi Politik. Yogyakarta: PT. TIARA WACANA YOGYA.
Mas’oed, Mohtar. 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan.
Rachbini, Didik J. 2004. Ekonomi Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan.
Suryono, Agus. 2006. Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial.. Jawa Timur: Universitas Negeri Malang.
Posting Komentar